KPK Siap Bantu Polri Usut Skandal Penerbitan Surat Jalan Djoko Tjandra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu Bareskrim Polri untuk mengusut pihak yang terlibat di balik skandal penerbitan surat jalan Djoko Tjandra. Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, kesiapan tersebut didasarkan tugas supervisi dan koordinasi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 6 huruf b dan d Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019. "Tentu siap memberikan bantuan pihak kepolisian guna memaksimalkan penuntasan kasus tersebut," kata Ali saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2020).

Bareskrim Polri menetapkan mantanKepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka yang diduga menerbitkan surat palsu untuk Djoko Tjandra. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi dan proses gelar perkara. Puluhan saksi tersebut merupakan staf dalam Korwas PPNS, kuasa hukum Djoko Tjandra, dan Dokkes Polri.

"Setelah melakukan gelar perkara, kami menetapkan BJP PU sebagai tersangka pembuatan surat jalan palsu dan memerintahkan pembuatan surat bebas Covid 19," kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020). Bareskrim menyatakan akan melakukantracingkeuangan Brigjen Prasetijo Utomo untuk mendalami dugaan suap. Tidak menutup kemungkinan Bareskrim akan bekerja sama dengan KPK untuk menelusuri aliran dana tersebut.

"Untuk mengetahui ke mana saja aliran dana tersebut," katanya. Joko merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan Agung pernah menahan Joko.

Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata. Belakangan, Djoko Tjandra bebas keluar masuk Indonesia karena difasilitasipejabat Polri, salah satunya oleh Brigjen Prasetijo Utomo. Dengan bekal surat jalan dari Prasetijo, Djoko Tjandra mengajukan peninjauan kembali kasusnya ke pengadilan, termasuk mengurus e KTP.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *